Banjir dan kemacetan adalah salah satu PR yang sudah
lama tidak kunjung terselesaikan , suatu keadaan di mana kondisi yang membuat
seluruh warga Jakarta tidak merasa nyaman tetapi seakan dipaksa untuk terbiasa
dengan keadaan tersebut. Bukan hanya tugas pemerintah tetapi keadaan ini juga
menjadi tanggung jawab warga masyarakat Jakarta yang harus ikut serta dalam
mengerjakannya.tetapi terkadang malah orang-orang yang punya kedudukan lah yang
merusak kota yang dahulunya indah ini, dengan pembangunan proyek besar-besaran
sehingga memakan lahan serapan air yang seharusnya dapat menapung air dikala
hujan datang dan pembangunan proyek ini pun sering kali memakan jalan milik
umum sehingga menyebabkan berkurangnya lahan jalan yang ada di Jakarta.
Selain itu produksi kendaraan sepedah motor yang
sekarang bertambah marak , makin menimulkan masalah kemacetan bagi Ibu Kota ,
karena volumenya yang terus bertambah tetapi di iringi dengan lahan yang
semakin menyusut. Berbgai macam alternative telah di jalankan salah satunya
adalah pengoprasian bus way yang nyatanya tidak banyak berpengaruh terhadap
masalah yang ada , tetapi malah menimbulkan masalah baru yaitu memakan badan
jalan , belum lagi armada busnya yang sangat jauh dari kata layak , karena
sudah mengalami kerusakan di mana-mana.
Banjir
Akar
masalah banjir
Banjir terjadi di suatu kawasan, bila masukan air yang berasal dari hujan di kawasan tersebut ditambah dengan air hujan yang berasal dari kawasan hulu, jumlahnya lebih besar ketimbang yang dapat teralirkan ke laut dan yang terserap ke dalam tanah pada periode waktu tertentu. Tak heran, bencana banjir besar melanda Jakarta terjadi manakala hujan lebat turun di wilayah Bogor bersamaan dengan hujan deras di Jakarta dan pasang tertinggi di laut Teluk Jakarta.
Ini biasanya terjadi sekali dalam lima tahun, seperti banjir besar pada tahun 1997, 2002, 2007, dan 2012. Maka secara keruangan (spatial), segenap faktor penyebab banjir Jakarta dapat dikelompokkan menjadi tiga: (1) yang berasal dari kawasan hulu Jakarta, (2) dari dalam wilayah DKI Jakarta, dan (3) dari laut. Fungsi hidro-orologis daerah hulu (Bopunjur/Bogor-Puncak- Cianjur) untuk menyimpan air saat hujan dan mengeluarkannya saat kemarau sudah sangat menurun, tinggal 25% dari kapasitas aslinya.
Ini tecermin dari fluktuasi debit Sungai Ciliwung yang sangat besar antara musim penghujan dan kemarau. Penyebabutamanya taklain adalah kurangnya luasan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau (RTH). Sebagian besar kawasan lindung dan RTH di sepanjang hulu Ciliwung telah dikonversi menjadi perumahan, vila, kawasan industri, pertanian, dan peruntukan lainnya. Pada 1992, kawasan terbangun di daerah tangkapan air (catchment area) hulu Ciliwung seluas 101.363 ha, kemudian pada 2006 naik dua kali lipat lebih menjadi 225.171 ha.
Sementara itu, kawasan tidak terbangun yang pada 1992 seluas 665.035 ha berkurang menjadi 541.227 ha (Lapan, 2006). Di dalam wilayah DKI Jakarta sendiri, kemampuan 13 sungai yang membelah DKI Jakarta, BKT (Banjir Kanal Timur), BKB (Banjir Kanal Barat), dan sejumlah saluran untuk mengalirkan air hujan ke laut terus berkurang akibat beragam ulah manusia yang destruktif. Pada saat yang sama, kapasitas tanah untuk menyerap air juga semakin terpangkas.
Ini disebabkan oleh kian menyusutnya daerah resapan air, situ, RTH, dan pemadatan tanah akibat semakin masifnya pembangunan gedung-gedung perkantoran, mal, perumahan, apartemen, pabrik, jalan, dan infrastruktur lainnya. Saat ini luas keseluruhan RTH hanya 9%, sedangkan idealnya 30% dari total luas wilayah DKI. Fakta bahwa sekitar 40% wilayah DKI berada di bawah permukaan air sungai dan laut, juga membuat Jakarta sangat rentan terhadap banjir.
Selain topografi alamiah yang rendah, terutama Jakarta Utara, banyaknya lokasi yang elevasinya di bawah permukaan laut itu juga akibat penyedotan air tanah dan aktivitas konstruksi yang masif. Sifat tanah wilayah DKI yang lunak ditambah dengan penyedotan air tanah yang tak terkendali telah menyebabkan land subsidence (penurunan muka tanah) antara 3–10 cm per tahun.
Selain itu, drainase yang buruk juga memperparah masalah banjir di Jakarta. Sementara itu, perubahan iklim global telah mengakibatkan permukaan laut meningkat, curah hujan dengan intensitas yang lebih tinggi di musim basah, dan rob semakin sering menyambangi Jakarta pada waktu dan lokasi yang tidak kita inginkan.
Solusi teknis
Banjir terjadi di suatu kawasan, bila masukan air yang berasal dari hujan di kawasan tersebut ditambah dengan air hujan yang berasal dari kawasan hulu, jumlahnya lebih besar ketimbang yang dapat teralirkan ke laut dan yang terserap ke dalam tanah pada periode waktu tertentu. Tak heran, bencana banjir besar melanda Jakarta terjadi manakala hujan lebat turun di wilayah Bogor bersamaan dengan hujan deras di Jakarta dan pasang tertinggi di laut Teluk Jakarta.
Ini biasanya terjadi sekali dalam lima tahun, seperti banjir besar pada tahun 1997, 2002, 2007, dan 2012. Maka secara keruangan (spatial), segenap faktor penyebab banjir Jakarta dapat dikelompokkan menjadi tiga: (1) yang berasal dari kawasan hulu Jakarta, (2) dari dalam wilayah DKI Jakarta, dan (3) dari laut. Fungsi hidro-orologis daerah hulu (Bopunjur/Bogor-Puncak- Cianjur) untuk menyimpan air saat hujan dan mengeluarkannya saat kemarau sudah sangat menurun, tinggal 25% dari kapasitas aslinya.
Ini tecermin dari fluktuasi debit Sungai Ciliwung yang sangat besar antara musim penghujan dan kemarau. Penyebabutamanya taklain adalah kurangnya luasan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau (RTH). Sebagian besar kawasan lindung dan RTH di sepanjang hulu Ciliwung telah dikonversi menjadi perumahan, vila, kawasan industri, pertanian, dan peruntukan lainnya. Pada 1992, kawasan terbangun di daerah tangkapan air (catchment area) hulu Ciliwung seluas 101.363 ha, kemudian pada 2006 naik dua kali lipat lebih menjadi 225.171 ha.
Sementara itu, kawasan tidak terbangun yang pada 1992 seluas 665.035 ha berkurang menjadi 541.227 ha (Lapan, 2006). Di dalam wilayah DKI Jakarta sendiri, kemampuan 13 sungai yang membelah DKI Jakarta, BKT (Banjir Kanal Timur), BKB (Banjir Kanal Barat), dan sejumlah saluran untuk mengalirkan air hujan ke laut terus berkurang akibat beragam ulah manusia yang destruktif. Pada saat yang sama, kapasitas tanah untuk menyerap air juga semakin terpangkas.
Ini disebabkan oleh kian menyusutnya daerah resapan air, situ, RTH, dan pemadatan tanah akibat semakin masifnya pembangunan gedung-gedung perkantoran, mal, perumahan, apartemen, pabrik, jalan, dan infrastruktur lainnya. Saat ini luas keseluruhan RTH hanya 9%, sedangkan idealnya 30% dari total luas wilayah DKI. Fakta bahwa sekitar 40% wilayah DKI berada di bawah permukaan air sungai dan laut, juga membuat Jakarta sangat rentan terhadap banjir.
Selain topografi alamiah yang rendah, terutama Jakarta Utara, banyaknya lokasi yang elevasinya di bawah permukaan laut itu juga akibat penyedotan air tanah dan aktivitas konstruksi yang masif. Sifat tanah wilayah DKI yang lunak ditambah dengan penyedotan air tanah yang tak terkendali telah menyebabkan land subsidence (penurunan muka tanah) antara 3–10 cm per tahun.
Selain itu, drainase yang buruk juga memperparah masalah banjir di Jakarta. Sementara itu, perubahan iklim global telah mengakibatkan permukaan laut meningkat, curah hujan dengan intensitas yang lebih tinggi di musim basah, dan rob semakin sering menyambangi Jakarta pada waktu dan lokasi yang tidak kita inginkan.
Solusi teknis
Maka itu, penanganan masalah banjir Jakarta secara
tuntas hanya dapat terwujud melalui program pengendalian banjir secara terpadu
berbasis daerah aliran sungai (DAS) dari hulu sampai hilir. Mengatasi banjir di
daerah hilir (wilayah DKI) tanpa membenahi daerah hulu (Bopunjur) akan sia-sia
belaka. Sehubungan dengan besarnya volume air ketika musim hujan, untuk wilayah
DKI Jakarta kita mesti menerapkan kombinasi tiga konsep pengelolaan tata air
secara simultan.
Pertama, mengendalikan aliran air dari daerah hulu (banjir kiriman) dan membatasi volume air yang masuk wilayah Ibu Kota. Untuk itu, fungsi BKT sebagai saluran kolektor untuk menampung limpahan air dari hulu yang dialirkan melalui sisi timur Ibu Kota harus segera dioptimalkan.
Pada saat yang sama, BKB untuk menampung limpahan air yang dialirkan lewat sisi barat kota harus ditinggikan dan direhabilitasi, karena banyak yang rusak akan mengalami penyempitan dan penyumbatan.
Kedua, mengupayakan agar air hujan sebanyak mungkin diresapkan ke dalam tanah guna memperbesar cadangan air tanah, yang sangat dibutuhkan saat kemarau. Untuk itu, kita harus memperbaiki dan memperluas daerah resapan air berupa taman, hutan kota, dan RTH lainnya hingga mencapai 30% luas wilayah DKI. Danaudanau baru juga perlu dibangun, sembari merevitalisasi puluhan danau dan situ yang kondisinya sudah parah.
Kini saatnya pemerintah mewajibkan pembangunan satu sumur resapan untuk setiap rumah dan pembuatan lubang biopori sebanyak mungkin di lahanlahan terbuka di wilayah yang muka air tanah (water table) nya masih dalam. Ketiga,memperlancar aliran air dari permukaan tanah yang terbuka ke saluran-saluran drainase, sungai-sungai, dan akhirnya ke laut.
Karena hampir semua saluran drainase dan ketiga belas sungai yang mengaliri DKI Jakarta telah mengalami penyempitan dan penyumbatan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama secara serius dan penuh disiplin untuk membongkar bangunan di sepanjang bantaran sungai, membersihkan sampah dan sedimen dari badan sungai dan kanal-kanal.
Penyedotan air tanah harus segera dibatasi atau dilarang (moratorium). Untuk memperluas RTH dan daerah resapan air, sudah saatnya kita beralih dari pola pembangunan perumahan dan perkantoran mendatar (satu lantai) menjadi rumah dan kantor bertingkat, seperti halnya megapolitan di negara-negara maju.
Karena sistem drainase Jakarta sebagian besar merupakan warisan Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sudah saatnya kita menata ulang sistem drainase sesuai dengan kondisi saat ini serta dinamika kependudukan, pembangunan, dan alam di masa mendatang.
Contohnya dengan membuat sistem drainase polder dengan pemompaan di kawasankawasan rendah (seperti Kelapa Gading dan Sunter) yang tidak memungkinkan air drainase mengalir ke sungai dan laut secara gravitasi.
Di bawah koordinasi pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta harus bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan Banten untuk merehabilitasi (menghijaukan) hutan lindung dan RTH yang telah rusak, terus membongkar vila dan bangunan lain yang dibangun di atas lahan dengan kemiringan lebih dari 45% dan di bantaran sungai, dan memperbaiki sistem pertanian sesuai asas konservasi tanah.
Dengan demikian, ekosistem hutan, RTH, dan tata guna lahan di wilayah hulu DAS Ciliwung akan mampu menahan dan menyimpan air saat musim penghujan, lalu mengeluarkannya secara teratur pada musim kemarau.
Selain itu, kita harus membangun waduk-waduk atau kolam-kolam penampung (retarding basins) di kanan-kiri Ciliwung mulai Ciawi sampai sebelum masuk wilayah DKI. Prinsip kerja pendekatan ini adalah menghadang aliran air dari hulu saat banjir, kemudian mengalirkannya ke dalam retarding basins, sebelum masuk wilayah yang hendak diselamatkan (Jakarta).
Retarding basins berupa waduk-waduk dan kolam juga bisa dimanfaatkan untuk tempat rekreasi dan pariwisata alam berupa pemancingan (sport fishing), dayung, berperahu, dan olahraga air lainnya serta menikmati keindahan panorama.
Untuk mencegah penyebab banjir dari laut berupa rob dan semakin meningkatnya permukaan laut, kita perlu membangun tanggul laut yang terintegrasi dengan reklamasi pantura Jakarta. Solusi teknis di atas hanya dapat berhasil, bila diikuti oleh perbaikan perilaku dan etos kerja aparat pemerintah, DPR, swasta, dan masyarakat secara mendasar dan revolusioner.
Semua pihak harus sadar bahwa menjinakkan banjir Jakarta merupakan tanggung jawab bersama. Tidak lagi saling melempar kesalahan. Setiap komponen bangsa harus menyumbangkan kemampuan terbaiknya dan bekerja sama secara sinergis untuk mengatasi masalah banjir secara tuntas.
Pertama, mengendalikan aliran air dari daerah hulu (banjir kiriman) dan membatasi volume air yang masuk wilayah Ibu Kota. Untuk itu, fungsi BKT sebagai saluran kolektor untuk menampung limpahan air dari hulu yang dialirkan melalui sisi timur Ibu Kota harus segera dioptimalkan.
Pada saat yang sama, BKB untuk menampung limpahan air yang dialirkan lewat sisi barat kota harus ditinggikan dan direhabilitasi, karena banyak yang rusak akan mengalami penyempitan dan penyumbatan.
Kedua, mengupayakan agar air hujan sebanyak mungkin diresapkan ke dalam tanah guna memperbesar cadangan air tanah, yang sangat dibutuhkan saat kemarau. Untuk itu, kita harus memperbaiki dan memperluas daerah resapan air berupa taman, hutan kota, dan RTH lainnya hingga mencapai 30% luas wilayah DKI. Danaudanau baru juga perlu dibangun, sembari merevitalisasi puluhan danau dan situ yang kondisinya sudah parah.
Kini saatnya pemerintah mewajibkan pembangunan satu sumur resapan untuk setiap rumah dan pembuatan lubang biopori sebanyak mungkin di lahanlahan terbuka di wilayah yang muka air tanah (water table) nya masih dalam. Ketiga,memperlancar aliran air dari permukaan tanah yang terbuka ke saluran-saluran drainase, sungai-sungai, dan akhirnya ke laut.
Karena hampir semua saluran drainase dan ketiga belas sungai yang mengaliri DKI Jakarta telah mengalami penyempitan dan penyumbatan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama secara serius dan penuh disiplin untuk membongkar bangunan di sepanjang bantaran sungai, membersihkan sampah dan sedimen dari badan sungai dan kanal-kanal.
Penyedotan air tanah harus segera dibatasi atau dilarang (moratorium). Untuk memperluas RTH dan daerah resapan air, sudah saatnya kita beralih dari pola pembangunan perumahan dan perkantoran mendatar (satu lantai) menjadi rumah dan kantor bertingkat, seperti halnya megapolitan di negara-negara maju.
Karena sistem drainase Jakarta sebagian besar merupakan warisan Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sudah saatnya kita menata ulang sistem drainase sesuai dengan kondisi saat ini serta dinamika kependudukan, pembangunan, dan alam di masa mendatang.
Contohnya dengan membuat sistem drainase polder dengan pemompaan di kawasankawasan rendah (seperti Kelapa Gading dan Sunter) yang tidak memungkinkan air drainase mengalir ke sungai dan laut secara gravitasi.
Di bawah koordinasi pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta harus bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan Banten untuk merehabilitasi (menghijaukan) hutan lindung dan RTH yang telah rusak, terus membongkar vila dan bangunan lain yang dibangun di atas lahan dengan kemiringan lebih dari 45% dan di bantaran sungai, dan memperbaiki sistem pertanian sesuai asas konservasi tanah.
Dengan demikian, ekosistem hutan, RTH, dan tata guna lahan di wilayah hulu DAS Ciliwung akan mampu menahan dan menyimpan air saat musim penghujan, lalu mengeluarkannya secara teratur pada musim kemarau.
Selain itu, kita harus membangun waduk-waduk atau kolam-kolam penampung (retarding basins) di kanan-kiri Ciliwung mulai Ciawi sampai sebelum masuk wilayah DKI. Prinsip kerja pendekatan ini adalah menghadang aliran air dari hulu saat banjir, kemudian mengalirkannya ke dalam retarding basins, sebelum masuk wilayah yang hendak diselamatkan (Jakarta).
Retarding basins berupa waduk-waduk dan kolam juga bisa dimanfaatkan untuk tempat rekreasi dan pariwisata alam berupa pemancingan (sport fishing), dayung, berperahu, dan olahraga air lainnya serta menikmati keindahan panorama.
Untuk mencegah penyebab banjir dari laut berupa rob dan semakin meningkatnya permukaan laut, kita perlu membangun tanggul laut yang terintegrasi dengan reklamasi pantura Jakarta. Solusi teknis di atas hanya dapat berhasil, bila diikuti oleh perbaikan perilaku dan etos kerja aparat pemerintah, DPR, swasta, dan masyarakat secara mendasar dan revolusioner.
Semua pihak harus sadar bahwa menjinakkan banjir Jakarta merupakan tanggung jawab bersama. Tidak lagi saling melempar kesalahan. Setiap komponen bangsa harus menyumbangkan kemampuan terbaiknya dan bekerja sama secara sinergis untuk mengatasi masalah banjir secara tuntas.
Macet
Jika dilihat dari
insfrastruktur jalan yang tersedia, memang volume kendaraan tak
sebanding dengan luas jalan yang ada. Pertumbuhan kendaraan seperti mobil dan
sepeda motor lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jalan yang tersedia.
Belum lagi munculnya program mobil murah, padahal tanpa mobil murah pun jalan
di Ibukota sudah sedemikian macetnya. Alih alih ingin membuat rakyat kalangan
menengah kebawah supaya bisa menikmati mempunyai mobil sendiri justru kebijakan
ini berdampak dengan semakin macetnya jalanan di Ibukota. Padahal pada
kenyataannya rakyat kalangan menengah kebawah lebih membutuhkan sandang pangan
dan rumah murah ketimbang mobil murah, mereka juga lebih menginginkan
pendidikan dan biaya kesehatan murah dibanding mobil murah. Kiranya pertumbuhan
kendaraan yang pesat ini diimbangi dengan pertumbuhan jalan yang memadai.
Ketegasan petugas polantas
saat bertugas sangat penting dan dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan di
Ibukota ini. Polantas harus berani menindak semua pengendara yang tidak
disiplin dalam berlalu lintas. Tidak boleh tebang pilih dalam menindak pengendara
yang berkendara seenaknya saja, yang dapat menyebabkan kemacetan bahkan dapat
menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas. Baik itu masyarakat
kalangan menegah keatas, masyarakat kalangan menengah kebawah, atau bahkan
pejabat sekalipun kalau mereka tidak disiplin dalam berlalu lintas, petugas
polantas wajib menindak tegas perilaku berkendara mereka dengan memberikan
arahan dalam berlalu lintas yang baik dan benar atau kalau perlu dengan
memberikan surat tilang. Hal ini dimaksudkan agar memberi efek jera terhadap
pengendara dan mereka bisa berkendara dengan disiplin mengikuti peraturan dan
rambu – rambu lalu lintas yang ada. Petugas jangan mau disuap dengan diberi
uang oleh para pengendara atas tindakan tidak disiplin mereka dalam berlalu
lintas.
Solusi untuk mengatasi
kemacetan tersebut, kita sebagai warga Negara dan sebagai pengguna jalan yang
meninginkan kenyamanan dalam berkendara tidak ada salahnya untuk tertib dalam
berlalu lintas serta disiplin dan mentaati peraturan lalu lintas yang ada.
Terlebih saat terjadi kemacetan atau kecelakaan lalu lintas yang membuat
perjalanan tersendat, budaya antri sangat dianjurkan untuk mengurangi dampak
kemacetan yang semakin parah.
Karena, sikap antri dan
disiplin dalam berkendara serta mentaati peraturan lalu lintas yang ada
dampaknya kita juga yang menikmati. Selain membuat nyaman dalam berkendara dan
berlalu lintas, hal tersebut juga dapat mengurangi resiko kecelakaan yang
sering terjadi akibat kurang disiplinnya pengguna jalan dalam berkendara dan
berlalu lintas.
Pun demikian dengan
peraturan yang banyak dibuat dan jalan raya yang diperlebar, tetapi bila
petugas tidak tegas dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan kita sebagai
pengguna jalan juga berperilaku tidak disiplin dalam berlalu lintas, maka
peraturan hanya tinggal peraturan, jalan yang sudah diperlebarpun seakan masih
kurang lebar, yang ada hanya kesemrawutan dijalan dan tingkat kecelakaan lalu
lintas yang meningkat
Sumber:
